Liputan6.com, Instruksi Presiden
Jokowi sejak dua tahun lalu tentang waktu bongkar muat barang atau
dwell time di pelabuhan laut hanya dua hari belum terlaksana dengan baik hingga saat ini.
Berdasarkan data yang didapatnya baru-baru ini, waktu bongkar muat di
Pelabuhan Tanjung Priok masih mencapai 3,2 hingga 3,7 hari, Pelabuhan
Tanjung Perak dan Makassar masih mencapai enam hari, sedangkan Pelabuhan
Belawan paling parah, yakni tujuh hari.
Hal-hal semacam inilah yang dituding Jokowi sebagai penyebab mahalnya biaya logistik di Indonesia.
Jokowi pun mengungkapkan kemarahannya saat menyampaikan kata sambutan
dalam acara peresmian pengoperasian Terminal Peti Kemas Kalibaru
Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Selasa (13/9/2016) kemarin.
"Jangan sampai masih tujuh atau delapan hari. Mau bersaing kayak apa
kita kalau masih tujuh sampai delapan hari?" ujar Jokowi dengan nada
tinggi.
Nada Jokowi semakin meninggi saat membahas Pelabuhan Belawan. Ia mendapatkan informasi bahwa masih terdapat kecurangan di sana.
Dari delapan
crane yang ada, pengelola hanya mengoperasikan satu
crane. Jokowi menduga kuat hal itu dilakukan supaya pengusaha mengeluarkan uang lebih demi cepatnya proses bongkar muat peti kemasnya.
"Ada delapan
crane, yang dijalankan hanya satu. Untuk tawar-menawar saja. Cara main-main seperti ini sudah tidak bisa lagi," ujar Jokowi.
"Sekarang orang kabinet itu banyak orang lapangan dan tahu betul apa yang terjadi di lapangan. Hati-hati
lho," lanjut dia.
Selain tentang kecurangan pengelola, Presiden Jokowi juga mendapatkan
laporan mengenai masih banyaknya pungutan liar, khususnya yang terjadi
di Pelabuhan Belawan, Tanjung Perak, dan Makassar.
Ia memerintahkan polisi untuk menindak hal tersebut. "Sudah saya
perintahkan ke Kapolri, pelaku pungli tangkap. Enggak ada toleransi
lagi. Kalau tidak, kita akan seperti ini terus, masih main-main seperti
itu," ujar Jokowi.
Polisi 'gebrak' pelabuhan nakal
Mendapatkan instruksi demikian dari Presiden, Kepala Polri Jenderal Tito Karnavian
mengaku segera membentuk tim satuan tugas penyelidik dugaan pelanggaran
di tiga pelabuhan, yakni Tanjung Perak, Belawan, dan Makassar.
Tim satgas akan menyelidiki setiap tahapan bongkar muat barang. Pertama,
pre-clearance.
"Tata cara perizinannya, birokrasi prosedur perizinannya. Itu semua
kami periksa. Kalau memang lambatnya di titik ini, kami akan gebrak di
situ," ujar
Tito Karnavian di Kompleks Istana Presiden, Selasa sore.
Kedua, tim satgas akan menyelidiki tahap
custom clearance. Tahap ini adalah tahap bongkar muat yang dilakukan jajaran Bea dan Cukai.
"Apakah hambatannya di situ? Misalnya ada pungli atau ada prioritas
lain sehingga (peti kemas) yang lain lamban, kami akan gebrak juga,"
ujar Tito.
Ketiga, tahap
post-clearance. Tim satgas akan menyelidiki apakah lambatnya bongkar muat ada pada tahap ini atau tidak.
Sebab, jika tahap
pre-clearance dan
custom clearance sudah selesai, maka bongkar muat peti kemas seharusnya tidak butuh waktu lama.
"Jika
pre-clearance sudah selesai,
custom clearance
juga sudah selesai, tapi tidak dikeluar-keluarkan dengan macam-macam
alasan dan ujung-ujungnya setoran, kami juga akan gebrak. Intinya, di
mana kami lihat itu menghambat, kami gebrak," ujar Tito.
Pengusaha yang jadi korban diharap melapor
Tito mengatakan, Polri akan membuka layanan pelaporan bagi pengusaha yang peti kemasnya tertahan lama di pelabuhan.
Ia berharap pengusaha yang menjadi korban kebobrokan tata kelola pelabuhan melapor ke Polri.
Dalam waktu dekat, ia akan mengumumkan akses pelaporan itu. Presiden,
lanjut Tito, memberikan waktu satu bulan kepada pengelola tiga
pelabuhan itu untuk memperbaiki tata kelola bongkar muat barang.
Namun, tim satgas tidak bekerja menunggu setelah satu bulan itu.
Setelah dibentuk dalam waktu dekat ini, tim satgas akan langsung
bekerja.
"Penegakan hukum akan kami lakukan tanpa harus menunggu satu bulan," ujar Tito.
Namun, jika penyelidikan menunjukkan bahwa lambannya bongkar muat itu
tidak ditemukan unsur pidana dan lebih disebabkan kesalahan
administrasi maka Polri akan menyerahkan keputusannya kepada Presiden kembali.
"Bisa saja beliau melakukan langkah-langkah lain di luar dari penegakan hukum. Misalnya, ya saya enggak
ngertilah, apa mungkin pergantian pejabat pelabuhan, kan bisa saja," ujar Tito.
Sementara itu, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengakui masih banyak pelabuhan besar yang proses bongkar muatnya masih lamban.
Menurut dia, hal itu disebabkan masih adanya unsur-unsur yang tidak melakukan mekanisme satu atap dengan baik.
"Masih adanya pihak-pihak yang belum optimal menjalankan peran satu
atap. Dua tempat yang masih memprihatinkan memang Surabaya dan Belawan,"
ujar
Budi Gunawan.
Ia pun bertekad untuk terus mengoptimalkan
dwell time supaya lebih cepat dan efektif.
Baca Juga:
http://www.ragamkabar.com/news/prabowo-subianto-tak-sakit-hati-kalah-dipemilu-2014/
http://www.ragamkabar.com/lifestyle/penderitaan-dibalik-video-lucu-hewan/
http://www.mydailybiz.com/news/drama-setya-novanto-prabowo-dan-jokowi/
http://www.mydailybiz.com/news/jokowi-didesak-akan-berhentikan-wiranto/
http://www.liputan6.com/tag/pilkada-dki-2017
